no-feat-img-dkpp-bna

1.000 Obor Tsunami Aceh untuk Dunia

BANDA ACEH – Ribuan orang melakukan pawai obor di Kota Banda Aceh untuk mengenang 10 tahun gempa dan tsunami yang menerjang pesisir Aceh dan Samudera Hindia. Mereka juga menggelar renungan atas bencana yang merenggut 200 ribu jiwa itu.

Peserta pawai berasal dari berbagai kalangan dan komunitas anak muda, para siswa di Banda Aceh, hingga mahasiswa perwakilan PMI korps perguruan tinggi se-Indonesia. Perwakilan dari Palang Merah Internasional (ICRC) serta duta Palang Merah bebeberapa negara seperti Jepang, Kanada, Australia, Singapura juga ikut serta.

1.000 Obor Tsunami Aceh untuk Dunia Pawai bertajuk Dari Aceh untuk Dunia dimulai dari depan Masjid Baiturrahim Ulee Lheu, Kecamatan Meuraxa, pada Minggu malam. Masjid ini dipilih karena saat tsunami menerjang hanya bangunan ini yang tersisa di bibir Pantai Ulee Lheu.

Sambil membawa 1.000 obor, peserta longmars dengan tertib menelusuri Jalan Iskandar Muda sepanjang 5 kilometer hingga berakhir di Lapangan Blang Padang. Di lapangan yang bertabur prasasti ucapan terima kasih kepada negara-negara yang sudah membantu Aceh saat tsunami ini, mereka menggelar renungan disertai tausyiah agama.

Aksi yang digelar Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah itu dikawal ketat petugas kepolisian dan menjadi perhatian warga kota. “Malam hari ini kami mengenang kembali detik-detik yang paling kami ingat dan telah menjadi perhatian dunia, yaitu bencana tsunami pada 26 Desember 2004,” kata Ketua Bidang Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Muhammad Muas, dalam sambutannya.

Menurutnya, tsunami yang merenggut banyak nyawa tersebut tak perlu lagi ditangisi. Tetapi, ia mengajak semua masyarakat untuk terus menatap masa depan dan berbuat terbaik serta menumbuhkan kesadaran mitigasi bencana. “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan Negara-negara di dunia yang sudah membantu Aceh saat tsunami,” tukas Ketua PMI Aceh, Teuku Alaidinsyah.

Sekretaris Daerah Aceh, Darmawan, di sela melepaskan peserta pawai obor mengatakan bahwa momentum 10 tahun tsunami harus dijadikan sebagai kampanye dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. “Mari sama-sama kita saling menjaga lingkungan,” ujarnya.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal menyebutkan, bencana tsunami Aceh harus dijadikan pembelajaran bagi semua manusia. Tsunami, kata dia, bukan sekadar bencana tapi juga menjadi ajang pemersatu bangsa-bangsa di dunia.

Saat Aceh dilanda tsunami 10 tahun lalu, kisah Illiza, bangsa-bangsa di dunia menunjukkan solidaritasnya. “Tanpa membedakan ras, suku, agama mereka sama-sama bergerak membantu Aceh,” ujarnya.

Sementara seorang peserta pawai, Fakhrizan Mahyeddin Joely, berharap renungan atau mengenang peristiwa tsunami jangan digelar sebatas simbolis, tapi juga penting dibangun komitmen bersama untuk siaga bencana.

Menurutnya, Aceh dan Indonesia berada di jalur cincin api yang rentan bencana, sehingga masyarakat harus didorong bisa bersahabat dengan bencana. “Harusnya pemerintah perlu membuat sosiasisasi tentang bencana ini setiap bulan,” kata Fakhrizan.

(ris)

dikutip http://news.okezone.com/

Header-Logo.png

Jangan Pakai Kantong Plastik Warna Hitam Untuk Kemas Daging Kurban

Banda Aceh. Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh melakukan pemantauan ke sejumlah penjualan hewan kurban di Kota Banda Aceh untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban yang dijual. Selain memantau kondisi kesehatan hewan kurban, Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh juga meminta agar daging hewan kurban yang didistribusikan jangan dikemas dengan plastik berwana hitam.

“Kami meminta agar daging kurban nanti tidak dibungkus kantong plastik hitam sebab kemasan plastik dengan warna yang dimaksud tadi rentan terkontaminasi zat kimia,” kata Kepala Seksi Peternakan Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh, drh. Rita Zahara di Kantor DKPP Banda Aceh Gampong Pande,Jumat (03/10).

Rita Zahara meminta, agar daging hewan kurban dikemas dengan plastik warna putih dan tidak mencampur daging dengan organ dalam. “Hal ini penting untuk menghindarkan agar tidak sampai tercemar. Jadi, kalau memang ada bagian organ dalam yang ikut didistribusikan, sebaiknya dipisahkan dalam kantong plastik lain,” katanya.

Selanjutnya, tambah Rita Zahara, daging kurban juga jangan disimpan terlalu lama untuk didistribusikan. “Jangan sampai lewat empat jam sebab jika lewat dari masa tersebut, maka daging kurban sudah masuk dalam tahap proses pembusukan,” ujarnya. Menurutnya, jika panitia kekurangan petugas khusus untuk membagikan hewan kurban sebaiknya penyembelihan dilakukan secara bertahap.

“Atau jika mungkin panitia bisa memanfaatkan atau menggunakan boks berisi es batu sebagai pendingin untuk menjaga keawetan dari daging kurban tersebut,” ucapnya.

Pemantauan dan pengecekan yang dilakukan Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh untuk memastikan apakah ada indikasi serangan antrax terhadap hewan kurban yang ada di Kota Banda Aceh. “Hasilnya memang nihil,” ujarnya. namun, Rita Zahara meminta masyarakat jika ingin membeli hewan kurban agar bisa memilih penjual yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).

Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota banda Aceh, lanjutnya, akan tetap memantau beberapa titik lokasi pemotongan pada hari “tasyrik” atau tiga hari setelah Idul Adha untuk melihat kondisi kesehatan hewan, khususnya pada bagian organ dalam. “Tujuannya untuk memastikan kesehatan hewan kurban,” pungkasnya.

dikutip : http://www.dakwatuna.com

kkp ok

UU Kelautan mendesak atasi tumpang tindih kewenangan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menegaskan Indonesia harus segera memiliki Undang-Undang Kelautan untuk menyelesaikan tumpang tindih kewenangan yang kerap terjadi di sektor tersebut.

“Bangsa Indonesia dituntut untuk segera memiliki Undang-Undang Kelautan sebagai payung hukum bagi pengaturan laut secara terpadu,” kata Sharif Cicip Sutardjo di Jakarta, Senin.

Menurut Sharif, keberadaan UU Kelautan itu nantinya juga tidak akan mengabaikan peraturan perundang-undangan atau beragam aturan yang telah ada saat ini.

Ia berpendapat, RUU Kelautan mendesak diundangkan karena bisa menjadi harapan bagi bangsa Indonesia untuk membuktikan diri sebagai bangsa maritim.

“Indonesia memang harus segera memiliki UU Kelautan. Prinsip ini didasarkan pada kenyataan, bahwa saat ini telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek laut. Namun substansi materi dalam peraturan tersebut justru terbagi-bagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor,” katanya.

Akibatnya, ujar dia, berbagai peraturan perundangan tersebut seolah beradu kuat dalam implementasinya sehingga terkesan pemerintah kurang tegas karena dalam pelaksanaan di lapangan terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi yang menangani bidang kelautan.

Saat ini, RUU Kelautan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2013 dan menjadi inisiatif DPR, sedangkan penyiapan bahan naskah akademik, batang tubuh dan penjelasannya oleh Dewan Perwakilan Daerah didukung Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN).

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) juga telah meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI segera membahas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan guna menyejahterakan nelayan.

“Dari konsultasi publik yang dilakukan FAO (Badan Pertanian Pangan PBB) di Indonesia telah menghasilkan dua poin rumusan perlindungan nelayan tradisional,” kata Sekjen Kiara, Abdul Halim.

Menurut dia, dua rumusan tersebut antara lain adalah pemenuhan hak-hak warga negara sebagaimana hak asasi manusia dalam hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak untuk berbudaya.

Rumusan kedua adalah pedoman perlindungan nelayan tradisional harus mencakup hak-hak nelayan tradisional yang telah dirumuskan melalui instrumen perlindungan nelayan.

Prospek perlindungan nelayan tradisional di Indonesia, ujar dia, mendapatkan momentum penting pada 16 Juni 2011 ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang menjadi instrumen kebijakan privatisasi dan komersialisasi perairan pesisir yang terkandung dalam UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemberdayaan nelayan yang lebih kuat dan tegas dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pesisir di Tanah Air.

“Berdasarkan UU No 31/2004 tentang Perikanan, pemerintah seharusnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk memberdayakan nelayan-nelayan kecil,” kata Pembina KNTI Riza Damanik.

kkp ok

UU KELAUTAN PERCEPAT LAJU INVESTASI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan optimismenya bahwa Undang Undang (UU) Kelautan dapat mendorong percepatan realisasi investasi di sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo menyampaikan bahwa, UU ini diyakini dapat menarik minat kalangan investor. Karena produk hukum ini telah menyederhanakan berbagai regulasi dalam hal pengelolaan laut.

“Dengan disahkannya UU Kelautan, diharapkan menarik kalangan investor untuk berinvestasi di sektor kelautan. Karena bagi pemerintah, kehadiran investor sangat penting, mengingat pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dalam mengoptimalkan potensi kelautan. Begitu juga kepada kalangan perbankan, saya berharap agar tidak usah ragu-ragu untuk membiayai usaha atau investasi sektor kelautan,” ungkap Sharif dalam acara Indonesia Ocean Investment Summit di Jakarta, Rabu (1/10).

Di sisi lain dalam UU baru ini memuat penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan dan perairan yuridiksi serta kontinen. Dengan ini Indonesia bisa memanfaatkan kawasan laut lepas serta dasar laut internasional. Serta menambah peran di laut lepas dan laut internasional.

“UU kelautan mengakomodir isu strategis penetapan zona tambahan, pengembangan pengelolaan sumber daya laut serta aturan investasi kerjasama internasional secara bilateral maupun multilateral,” katanya.

Perlu diketahui,dengan kehadiran UU Kelautan ini, maka Indonesia menjadi satu dari sedikit negara di dunia, serta pertama di Asia.Indonesia dan Kanada tercatat memiliki UU Kelautan ini. Dimana laut ditempatkan sebagai subject penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kebanyakan negara menjadikan laut sebagai medium, atau bahkan sebagai object.

“UU ini yang hanya diberlakukan di dua negara. Ini memayungi UU yang ada dan berkaitan dengan 14 kementerian lembaga terkait. Sangat penting mengurus tata kelola laut dan memberi kepastian hukum pada investor,” tutup Sharif.

Sumberdaya kelautan di wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati
(bio-diversity) sangat tinggi dan bahkan laut Indonesia dikenal sebagai wilayah Marine Mega Biodiversity terbesar di dunia. Dimana terdapat 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Sedangkan potensi sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 6,5 juta ton/tahun. Di samping itu, potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta hektar dan potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar.

Begitu juga untuk ketahanan energi, Indonesia yang memiliki luas lautan mencapai 5,8 juta km2 atau sekitar 2/3 dari seluruh wilayah, memiliki potensi migas sangat besar, yaitu dari 60 cekungan migas Indonesia sekitar 70% berada di laut. Cadangan minyak bumi 9,1 Milyar Barel berlokasi di laut. Bahkan, laut memiliki potensi yang luar biasa sebagai sumber energi terbaharukan, yaitu energi gelombang (wave power), energi pasang surut (tidal power), energi arus laut (current power), dan energi panas laut (ocean thermal energy conversion, OTEC).

Selama ini pembangunan kelautan dan perikanan telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Berdasarkan catatan BPS, ditengah pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional dari 6,26% (2012) menjadi 5,78% (2013), sektor perikanan malahmengalami peningkatan pertumbuhan. Bila pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sektor perikanan sebesar 6,49%, maka pada tahun 2013 mencapai 6,86%. Dengan demikian, sejak 2010 pertumbuhan ekonomi sektor perikanan selalu di atas 6%. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tersebut dicapai tanpa ada bantuan subsidi.